Raja Ampat, – Situasi di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, sempat memanas setelah warga setempat melakukan aksi nekat memblokade bandara dan menahan pesawat. Aksi tersebut dilakukan untuk mencegah rombongan pimpinan PT Gag Nikel meninggalkan pulau di tengah tuntutan masyarakat yang belum menemui titik temu.
Ketegangan ini dipicu oleh dugaan warga bahwa Presiden Direktur PT Gag Nikel, Syarif Faisal Alkadrie, mencoba menghindari massa pendemo. Warga yang kecewa kemudian mendatangi bandara untuk memastikan jajaran pimpinan perusahaan tidak keluar dari wilayah tersebut sebelum memberikan kepastian atas tuntutan mereka.
Menanggapi kejadian tersebut, pihak manajemen PT Gag Nikel segera memberikan klarifikasi. Office Manager Sorong PT Gag Nikel, Rudy S. Sumual, menegaskan bahwa tudingan Presdir melarikan diri tidaklah benar. Menurutnya, Syarif Faisal Alkadrie justru telah menemui warga di Balai Desa Kampung Gag sebanyak dua kali untuk mendengar aspirasi secara langsung.
Menurut Rudy, manajemen telah memberikan jawaban konkret atas tuntutan masyarakat, mulai dari penyediaan beasiswa, perbaikan penerangan lampu, akses internet, hingga pengadaan speedboat untuk layanan kesehatan.
“Kami telah memberikan jawaban konkret atas tuntutan masyarakat, mulai dari penyediaan beasiswa, perbaikan penerangan, akses internet, hingga pengadaan speedboat untuk layanan kesehatan. Kami ingin menjaga hubungan baik agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ujar Rudy, Kamis (23/4/2026).
Rudy menjelaskan bahwa rombongan yang kembali ke Sorong pada Selasa (21/4) sore hanyalah tamu perusahaan, sementara jajaran pimpinan tetap berada di lokasi. Kepulangan sebagian rombongan tersebut diklaim murni karena pertimbangan operasional penerbangan. Ia menilai insiden ini terjadi akibat miskomunikasi dan kini situasi telah diredam melalui musyawarah.
Namun, pernyataan pihak perusahaan berbanding terbalik dengan keterangan Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Pulau Gag, Faisal J. Umero. Ia menilai jajaran pimpinan PT Gag Nikel, sebagai anak usaha PT Antam Tbk, tidak menunjukkan itikad baik karena dianggap menghindari pertemuan dan justru meninggalkan lokasi melalui jalur laut menuju bandara di tengah proses penyampaian aspirasi.
“Mereka pergi menggunakan speedboat untuk naik pesawat. Kami menilai itu bentuk menghindari tanggung jawab,” tegas Faisal, Rabu (22/4/2026).
Menurut Faisal, aksi blokade ini merupakan puncak kekecewaan warga atas hak-hak dasar yang selama ini terabaikan. Masyarakat menuntut perbaikan infrastruktur jalan desa yang rusak, stabilitas layanan listrik dan internet, serta akses kesehatan yang layak di wilayah lingkar tambang tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu realisasi nyata dari janji-janji yang disampaikan pihak perusahaan guna memastikan kesejahteraan warga di Pulau Gag tetap terjamin.
(Red)
Tinggalkan Balasan