Gorontalo, – Kritik tajam dari aktivis Gorontalo, Frenky Max Kadir, mendapat tanggapan positif dari Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (FRN) Counter Polri, R. Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo, S.H., M.H.
Sebelumnya, Frenky secara terbuka meminta panitia seleksi bertindak transparan dan profesional. Hal ini menyusul adanya dugaan peserta luar daerah yang lolos administrasi dalam seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 di wilayah Polda Gorontalo, meski diduga tidak memenuhi syarat domisili.
Kepada media pada Senin (25/5), pria yang akrab disapa Agus Flores tersebut menegaskan bahwa sistem penerimaan calon taruna Akpol harus diubah secara total. Ia menggarisbawahi pentingnya memberantas segala bentuk dugaan suap-menyuap maupun praktik “jatah” dalam proses seleksi.
“Hal itu sudah diatur poin per poin dalam kesepakatan Tim Reformasi. Tidak ada lagi cerita masuk Polisi harus membayar. Kita harus menciptakan kesetaraan, sehingga anak dari keluarga kaya maupun miskin memiliki kesempatan yang sama untuk masuk Akpol,” tegas Agus Flores.
Ia menambahkan, polemik yang terjadi di Gorontalo harus menjadi bahan evaluasi agar institusi Polri menjadi lebih baik ke depan. Agus Flores juga berharap media dan masyarakat dapat memperketat pengawasan terhadap proses penerimaan Akpol di seluruh Indonesia.
Merespons pemberitaan terkait dugaan kecurangan yang dinilai mencederai reformasi Polri tersebut, Agus Flores yang juga dikenal sebagai sahabat dekat Kapolri menyampaikan permohonan maaf.
“Kapolri sangat marah terhadap langkah-langkah haram dalam penerimaan anggota Polri,” pungkasnya.
Menanggapi sorotan publik tersebut, pihak Polda Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjalankan rekrutmen yang bersih. Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Widodo, bersama jajaran Irwasda dan Karo SDM memantau langsung jalannya tahapan ujian guna memastikan tidak ada celah bagi praktik kecurangan.
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Desmont Harjendro, menjelaskan bahwa proses seleksi Akpol tahun ini dilaksanakan secara ketat dan obyektif. Pihak panitia daerah (Panda) memastikan seluruh tahapan mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, hingga ujian akademik berbasis komputer (CAT) berjalan terbuka serta mengacu pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
Terkait isu pemenuhan syarat domisili, Polda Gorontalo menyatakan akan terus melakukan verifikasi berkas secara faktual guna menjamin hak putra-putri daerah asli dan mencegah adanya manipulasi data rekrutmen.
(Red)
Tinggalkan Balasan